KAB. SOLOK – Permasalahan kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi arang hitam di sektor pendidikan di daerah. Termasuk, di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Terutama yang menjadi potret buram adalah di kawasan terisolir.
Hal itu, ditegaskan Bupati Solok Epyardi Asda saat pertemuan dengan Kepala SD dan SMP se Kabupaten Solok bersama Anggota DPR RI, Athari Gauti Ardi di Aula Masjid Agung Darussalam Islamic Center Koto Baru, Kamis (28/4/2022).
“Pemerintah Daerah Kabupaten Solok protes keras kepada kemendikbud RI. Agar pihaknya memperhatikan pemerataan tingkat pendidikan, terutama di daerah terisolir. Kemendikbud jangan hanya memperhatikan di kota saja, akan tetapi lihat ke daerah,” ujarnya dengan nada geram.
Sebagai Bupati Solok dia sangat kecewa dengan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. “Seharusnya dia turun ke daerah, perhatikan pendidikan di daerah, jangan mengurus yang di Kota saja,” ujar Bupati Solok dengan nada Kecewa.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Solok protes keras kepada kemendikbud ini, agar dia benar-benar memperhatikan pemerataan tingkat pendidikan. Jangan hanya kota saja, kami akan membuat surat terbuka kepada Presiden,” tegas mantan Anggota DPR RI itu.
Pihaknya menyatakan, Di SMP 5 Lubuk Tareh, Nagari Garabak Data, Kecamatan Tigo Lurah, hanya ada satu guru ASN. Selebihnya guru honorer. Di SD 14 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, juga hanya kepala sekolah saja yang guru ASN, selebihnya tenaga honorer.
Di kecamatan Tigo Lurah, bahkan tenaga guru di beberapa sekolah didominasi guru honorer. Akibatnya, Proses Belajar dan Mengajar menjadi kurang lancar.
Dikatakan Epyardi Asda, secara umum di Kabupaten Solok masih kekurangan guru. Kekurangan ini ditutupi oleh guru honor yang notabenenya memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah.
Menurutnya, persoalan pendidikan di daerah tertinggal sudah memasuki stadium akut. Guru yang berstatus PNS tidak betah mengajar di sana. Banyak diantaranya yang minta pindah dengan berbagai alasan. Kekosongan guru ini ditutupi oleh guru honor.
“Banyak yang menjadi catatan kami. Tapi yang paling krusial yakni permintaan penambahan pegawai negeri di sejumlah sekolah, Apalagi daerah terisolir, ” tegasnya.
Sebagai Bupati Solok dia merasa prihatin dengan masalah ini. Saya bertekad kalau itu wewenang Pemkab Solok, saya akan mengusahakan semaksimal mungkin.
Seperti permintaan kepala sekolah yang kekurangan mobiler, listrik, air, laboratorium, akses jalan yang tidak memadai dan sarana prasarana lainnya, Insya Allah secepatnya akan saya penuhi.
“Namun ada satu permintaan kepala sekolah yang tidak bisa saya penuhi, karena bersifat prinsip dan itu tidak bisa saya tolong, yaitu permintaan penambahan guru. Karena masalah itu wewenang Pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai bupati dirinya sangat sedih sekali. Seolah-olah tidak ada kepedulian dari pemerintah pusat. Coba bayangkan, sebuah sekolah yang jumlah muridnya ratusan, hanya satu guru PNS. Bahkan ada Kepala sekolah merangkap sebagai Tata Usaha, itukan tidak adil namanya.
“Bagaimana mau meningkatkan pendidikan. Ditambah lagi Pemerintah justru melakukan moratorium pengangkatan guru. Sementara pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) begitu banyak syarat, ” tukasnya.
Dijelaskan Bupati, Solok ini daerahnya perbukitan, banyak daerah kita yang masih terisolir. Apalagi waktu tempuh untuk ke ibukota sangat jauh. Mereka (guru) tidak bisa langsung ke ibu kota kecuali memutar dulu ke kabupaten tetangga. Semangat mengajar guru tinggi, IPM mereka bagus, malah tidak dapat lagi tunjangan daerah terisolir. Seharusnya ditingkatkan malah dihapus. Jadi dasar pemikirannya apa, ” kata Epyardi.
Kedepannya, Agar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok meningkat, maka mau tak mau fasilitas pendidikan di daerah terisolir ini harus dilengkapi.
“Tidak mungkin kita bisa bicara kualitas jika sarana dan prasarana tak memadai. Begitu juga dengan kualitas guru, mana mungkin murid bisa berprestasi jika yang mengajarnya tak memiliki kompetensi,” katanya.
Karena pendidikan merupakan sektor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kinerja pendidikan juga merupakan indikator dari kemajuan suatu daerah. Sehingga urusan pendidikan menjadi urusan wajib dalam pemerintahan.
Sebagai urusan wajib, pendidikan mendapatkan alokasi dana yang cukup besar. Kinerja sektor pendidikan ini juga merupakan salah satu variable penentu tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).
Tingkat Indeks Pembangunan Manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan itu juga sangat ditentukan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Ditegaskan Bupati, sisa masa jabatannya sebagai bupati, dirinya berjanji akan memberikan perhatian serius kepada dunia pendidikan Kabupaten Solok. Perhatian itu tentu dalam bentuk melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi standar menimal dan membenahi manajemen sekolah.
“Pengakuan dari kepala sekolah, banyak kekurangan di lapangan. Baik itu dari segi sarana dan prasarana dan juga dari segi manajemen. Saya harap dinas terkait memperhatikan sekolah yang tertinggal ini” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Solok, Zainal Jusmar mengatakan secara umum, Kabupaten Solok masih kekurangan guru, di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Termasuk juga tingkat Sekolah Dasar (SD). Hanya ada dua guru mata pelajaran yang terbilang cukup, yakni guru bahasa Inggris dan guru IPA. Selebihnya, jumlah guru masih kurang.
“Kami juga ingin seluruh sekolah di Kabupaten Solok mempunyai kualitas yang sama, kami sudah sampaikan kepada Kendikbud, agar prioritaskan untuk melakukan pemerataan guru di kabupaten Solok ini. Karena memang banyak kekurangan guru di masing-masing sekolah yang ada. Namun sampai saat ini belum terpenuhi,” paparnya.
Dari data yang didapat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok, jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS di Kabupaten Solok mencapai 5.420 orang. Rinciannya, 2.320 guru ASN di Sekolah Dasar (SD) dan 964 orang non-PNS. Dari jumlah itu, sebanyak 923 orang guru ASN dan 215 orang non PNS di Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 441 orang guru PNS dan 283 orang non- ASN. Serta, 168 orang guru ASN dan 181 orang non- ASN untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sementara jumlah sekolah di Kabupaten Solok, SD/MI mencapai 378 sekolah, SMP/MTs 128 sekolah, SMA/MA 43 sekolah, dan SMK 12 sekolah.
Tak hanya persoalan kekurangan guru yang menjadi problema. Akan tetapi tidak meratanya sebaran guru ASN di Kabupaten Solok, juga menjadi problem tersendiri. Terutama di kawasan pelosok.
“Bahkan yang sàngat terlihat janggal di Tigo Lurah, Kecamatan Hiliran Gumanti. Di daerah itu masih didominasi guru non ASN. Hal inilah yang menjadi prioritas dalam menyikapi kekurangan guru,”ucapnya. (Roni )
