PAYAKUMBUH – Komisi IV DPRD Sumbar di bulan ramadhan ini melakukan fungsi pengawasannya terkait proyek infrastruktur yang berdampak manfaat luas ke masyarakat.
DPRD meninjau proyek mangkrak ke lapangan, tepatnya ke Kota Payakumbuh.
“Kita melihat kegiatan pemasangan turap Batang Agam dan Batang Pulai di Kota Payakumbuh. Juga, pembangunan Jembatan Sikali di Kota Payakumbuh,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Sumbar HM Nurnas , di Padang, Kamis 7 April 2022 .
Menurut HM Nurnas, itu baru sebahagian dari program kegiatan di APBD 2021. Dimana kegiatan tersebut tidak selesai dan melewati tahun anggaran dan proyek itu tak kenal dengan proyek tahun jamak.
HM Nurnas mengungkap temuan Komisi IV DPRD atas proyek didanai APBD Sumbar sepenuhnya atau sebahagian yakni soal kualitas pekerjaan.
“Tidak rahasia lagi di dunia kontraktor dan masyarakat pemerhati infrastruktur Sumbar, bahwa tahun 2021 adalah catatan kelam pengerjaan proyek didanai APBD Sumbar, ” ujar HM Nurnas.
Menurut politisi senior Partai Demokrat ini pada tahun anggaran 2021 sangat banyak kegiatan pembangunan tidak bisa selesai 100 persen sampai akhir tahun. Proyek mangkrak itu juga terdapat di mitra Komisi IV seperti Dinas SDA & BK dan Dinas BMCK & TR.
Bahkan di dinas lain informasinya sudah ada masuk radar penyidikan kejaksaan.
“Dalam proses pengerjaan proyek APBD, bagi pengerjaan tidak siap tersebut masih ada waktu 50 hari untuk menyelesaikannya dan si pelaksana dikenakan denda maksimun. Dan Pembayaran sisanya dibayarkan nanti di APBD Perubahan 2022,” ujar HM Nurnas.
Menurut HM Nurnas dulu pernah menjadi Ketua LPJK Sumbar penyebab proyek tak tuntas sesuai tahun anggaran beragam. Tapi kata HM Nurnas jangan beralasan soal harga terlalu tidak sesuai di pasaran atau alasan lain.
“Itu alasan mengada-ngada namanya itu. Karena setelah jadi kontrak maka tidak ada alasan harga lagi. Sebagai kontraktor jangan asal menawar untuk mendapatkan pekerjaan, karena begitu sudah jadi kontrak maka menjadi kewajiban bagi si kontraktor mengerjakannya,”ujar HM Nurnas.
Terkait banyak proyek di APBD Sumbar tahun 2021 tak tuntas 100 persen, HM Nurnas menekankan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ) Setdaprov Sumbar menjadikan kelamnya soal proyek di 2021 sebagai bahan evaluasi agar 2022 dan selanjutnya tidak terjadi lagi.
“Biro PBJ jangan asal memenangkan penawaran yang terendah. Ingat, pekerjaan konstruksi itu tidak seperti membuat onde-onde. Pekerjaan konstruksi itu adalah teknik, kualitas harus mutlak,” ujar Nurnas.
Dan ke depan, pihak berwenang dalam tender atau lelang proyek infrastruktur masih juga berprinsip penawar terendah pemenang. HM Nurnas mengibaratkan seperti emak-emak belanja bahan dapur sore ke pasar, pasti semuanya murah-murah.
“Ingat pekerjaan. infrastruktur itu tanggungjawabnya adalah konstruksi, tidak mengenal istilah tabali lado pagi,” ujarnya (*)
Artikel ini pertama kali tayang di Spirit Sumbar
